Sejarah Kota Kediri

Peta lokasi Kota Kediri

    Awal mula Kediri sebagai pemukiman perkotaan dimulai ketika Airlangga memindahkan pusat pemerintahan kerajaannya dari Kahuripan ke Dahanapura, menurut Serat Calon Arang. Dahanapura ("Kota Api") selanjutnya lebih dikenal sebagai Daha.

   OOOOOOOOOOOOOOOOO

Sesuai dengan kehidupan orang Hindu, Airlangga ingin memenuhi kewajibannya yaitu menjadi pertapa, dan sebelum mengundurkan diri pada Tahun 1041 ia membagi kerajaan menjadi dua bagian untuk kedua putranya. Kerajaan Jenggala di bagian timur dengan ibukota Kahuripan yang meliputi daerah Surabaya, Malang dan Besuki, dan Kerajaan Panjalu atau Kadiri di bagian barat yang meliputi daerah Kediri, Madiun dengan ibukota Dahapura.

   Ketika Airlangga menjadi pertapa, Ia dikenal dengan nama JATIWINDRA atau MAHARESI GENTAYU hingga akhir hidupnya tahun 1049. Abu jenasahnya dimakamkan dilereng Gunung Peanggungan.

  Seusai era kerajaan Jenggala, berdirilah satu kerajaan bernama Panjalu dan terkenal dengan nama Dhaha, letak ibukotanya kira-kira di kota Kediri sekarang ini. Pada pertengahan abad ke-11 mulailah sejarah kerajaan Kadiri, dengan SRI JAYAWARSA sebagai raja pertama yang memerintah pada tahun 1104-1115 M.

   Raja Kadiri terakhir adalah KERTAJAYA yang memerintah pada tahun 1185-1222 M, ia memerintah dengan sewenang-wenang hingga timbul pemberontakan yang melemahkan kerajaan. Seperti pertentangan-pertentangan antara Kertajaya dengan golongan Pendeta.

   Golongan Pendeta menyingkir ke Tumapel (Ken Arok) dan selanjutnya mengadakan pemberontakan. Penyerangan Tumapel (Ken Arok) pada tahun 1222 telah meruntuhkan kerajaan Kadiri, mulailah tahta kerajaan diduduki oleh Ken Arok dan Kerajaan dipindah ke Singosari. yang terus berlanjut hingga Majapahit,Demak, dan Mataram.

Pembunuhan tahanan Tionghoa saat pembantaian

   Pada saat masa kolonial Belanda, Kediri jatuh ke tangan VOC sebagai konsekuensi Geger Pecinan. Jawa Timur pada saat itu dikuasai Cakraningrat IV, Adipati Madura yang memihak VOC dan menginginkan bebasnya Madura dari Kasunanan Kartasura. Karena Cakraningrat IV keinginannya ditolak oleh VOC, ia memberontak. Pemberontakannya ini dikalahkan VOC, dibantu Pakubuwana II, sunan Kartasura. Sebagai pembayaran, Kediri menjadi bagian yang dikuasai VOC. Kekuasaan Belanda atas Kediri terus berlangsung sampai Perang Kemerdekaan Indonesia.

   Perkembangan Kota Kediri menjadi swapraja dimulai ketika diresmikannya Gemeente Kediri pada tanggal 1 April 1906 berdasarkan Staasblad (Lembaran Negara) no. 148 tertanggal 1 Maret 1906. Gemeente ini menjadi tempat kedudukan Residen Kediri dengan sifat pemerintahan otonom terbatas dan mempunyai Gemeente Raad ("Dewan Kota"/DPRD) sebanyak 13 orang, yang terdiri dari delapan orang golongan Eropa dan yang disamakan (Europeanen), empat orang Pribumi (Inlanders) dan satu orang Bangsa Timur Asing. Sebagai tambahan, berdasarkan Staasblad No. 173 tertanggal 13 Maret 1906 ditetapkan anggaran keuangan sebesar f. 15.240 dalam satu tahun. Baru sejak tanggal 1 Nopember 1928 berdasarkan Staasblad No. 498 tanggal 1 Januari 1928, Kota Kediri menjadi"Zelfstanding Gemeenteschap" ("kota swapraja" dengan menjadi otonomi penuh).

Janji Palsu Jepang saat Menjajah Indonesia

  Setelah Belanda menyerah kepada Jepang pada tanggal 10 Maret 1942, maka Kota Kediri pun mengalami perubahan pemerintahan. Karena wilayah kerja Gemeente Kediri yang begitu kecil dan tugasnya sangat terbatas oleh pemerintah Jepang daerahnya diperluas menjadi daerah kota sekarang daerah Kediri Shi dikepalai oleh Shicho.

   Kediri Shi terdiri dari 3, Son dikepalai oleh Shoncho Son itu terdiri dari beberapa, Ku dikepalai Kucho Pemerintahan Kediri, dan Shi dipimpin oleh seorang Shicho (Walikota madya) tidak saja menjalankan pemerintahan otonomi tetapi juga menjalankan algemeen bestuur (Pemerintahan Umum). Hanya di bidang otonomi tidak didampingi oleh DPRD. Wewenang penuh ditangani oleh Kediri Shicho.

   Setelah menyerahnya Jepang kepada Sekutu, habislah sejarah Pemerintah Jepang di Kediri, maka Pemerintah beralih kepada RI. Mula-mula walikota Kediri didampingi oleh Komite Nasional Kotamadya, kemudian daerah berkembang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.